Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti Jelaskan Penonaktifan PT | Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Kalimantan

DETAIL BERITA

Bidang UN dan Kemahasiswaan Diupload Selasa, Jam 09:00:00, 13 Oct 2015, dibaca 1117 kali

Sumber : http://dikti.go.id

Jakarta – Daftar 243 Perguruan Tinggi (PT) non aktif yang akhir-akhir ini dirilis oleh beberapa media nasional tidak dikeluarkan resmi oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti). Hal tersebut disampaikan Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti, Patdono Suwignjo pada acara konferensi pers penjelasan penonaktifan PT di gedung D Kemristekdikti, Senayan (6/10). Namun, ia membenarkan bahwa 243 PT dinonaktifkan tersebut adalah akumulasi penonaktifan sejak 16 September 2014. Pihaknya menjelaskan bahwa dalam menyusun kebijakan pendidikan tinggi, Kemristekdikti selalu merujuk pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT). PDPT sendiri merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh PT yang terintegrasi secara nasional dan bisa diakses oleh masyarakat sebagai bahan informasi mengenai kinerja program studi dan PT.

Menurut Patdono, status PT yang dinonaktifkan bukan berarti izinnya dicabut. Namun ada beberapa sanksi yang harus diterimanya. PT mendapat status nonaktif karena melalukan beberapa pelanggaran. “Pertama, karena tidak melaporkan data perguruan tinggi selama 4 semester berturut-turut. Kedua, rasio atau nisbah dosen mahasiswa tidak mencukupi. Lalu melaksanakan pendidikan di luar kampus utama tanpa izin.” terangnya. Konsekuensinya, PT non aktif tidak bisa mendapatkan pelayanan seperti pengusulan akreditasi ke BAN PT, pengajuan penambahan program studi baru, sertifikasi dosen serta penghentian pemberian hibah dan beasiswa. Status non aktif akan dicabut apabila perguruan tinggi sudah memperbaiki pelanggaran yang dilakukan.

Patdono menambahkan, konflik yang terjadi biasanya yayasan atau rektorat terpecah menjadi 2. Kemudian yang menjadi masalah adalah saat proses hukum dilakukan, ada satu pihak diakui dan ada yang tidak diakui. “Kalau keduanya rekrut mahasiswa dan wisuda, nanti siapa yang harus tanda tangan ijazahnya. Dari pengadilan hanya ada satu yang diakui. Kalau ditandatangani rektor yang tidak diakui jadi tidak sah. Maka yang kampus terjadi konflik dinonaktifkan.” ungkap mantan Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi tersebut.

PT dinonaktifkan apabila yayasan yang menaunginya sudah tidak diakui. Sebab banyak yang terjadi adalah yayasan sudah bubar namun perguruan tinggi masih aktif. “Untuk seperti ini kita nonaktifkan dan kita minta buat yayasan baru agar status nonaktif dicabut,” jelasnya. “Lalu ada alih kelola atau ganti yayasan. Baru dibuka nonaktif kalau sudah dilaporkan. Berikutnya PT dinonaktifkan jika kampus pindah tapi tidak dilaporkan. Sehingga jika kita kirim-kirim surat tidak sampai. Kalau sudah melaporkan kepindahan kampus maka akan dibuka lagi,” imbuh Patdono melanjutkan. (AAD)