PTS Nakal, Menristek Dikti: Kurang Peran Aktif Kopertis | Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Kalimantan

DETAIL BERITA

Bidang UN dan Kemahasiswaan Diupload Kamis, Jam 09:00:00, 01 Oct 2015, dibaca 1514 kali

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir mengatakan, bahwa salah satu penyebab maraknya aksi nakal perguruan tinggi swasta (PTS) yaitu kurangnya peran aktif dari Kopertis (Koordinator Perguruan Tinggi Swasta).

Padahal, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kopertis diantaranya melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap seluruh PTS di wilayahnya. Namun sayang hal itu belum berjalan secara optimal.

"Pembinaannya ini yang belum ada, pengendaliannya belum jelas, hanya pengawasan yang ini boleh yang ini tidak boleh. Itu saja. Nah ini yang belum berjalan dengan baik," ujarnya.

Mestinya, kata Menristek, sejak lama hal itu sudah bisa berjalan dengan baik. Sehingga tidak ada lagi perguruan tinggi yang melanggar aturan hingga merugikan masyarakat. Apalagi sampai mencederai marwah pendidikan tinggi di Tanah Air.

Kebobolan yang terjadi akhir-akhir ini pun disinyalir merupakan dampak dari kelalaian Kopertis. Setiap perguruan tinggi yang sudah diberi peringatan seyogyanya dilaporkan ke Direktorat Jenderal di Kemenristek Dikti untuk ditindak lanjut.

Nasir mengungkapkan, rencananya semua pihak yang dianggap bermasalah akan dikumpulkan. Tidak saja perguruan tinggi yang bersangkutan, tetapi juga Kopertis wilayah tersebut.

Terlepas dari itu, ia mengaku masih memaklumi lemahnya pengawasan terhadap perguruan tinggi saat ini. Apalagi diketahui kalau sumber daya di masing-masing Kopertis sangatlah minim.

"Kopertis ini kekurangan sumber daya, jadi bukan orangnya yang bermasalah tapi lembaganya. Makanya lembaga ini akan saya ubah jadi lembaga layanan pendidikan tinggi (LLPT)," katanya.

LLPT

Nantinya, jelas Nasir, LLPT tidak sekadar berubah nama tetapi modelnya pun akan diperbaharui. Sementara ini masih pada tahap pembahasan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

"Ini yang harus kita lakukan supaya ke depan lebih baik. Setiap provinsi akan memiliki satu LLPT, selama ini Kopertis kan tidak," ucapnya.

Idealnya, menurut Nasir, untuk LLPT dengan wilayah kerja luas seperti di Jakarta yang membawahi lebih dari 300 perguruan tinggi minimal harus diisi oleh 100 pegawai.

"LLPT yang menggantikan Kopertis mesti bekerja maksimal sebagai kepanjangan tangan pusat di daerah. Kalau ada kecurigaan, langsung segera ditindak," tandasnya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV Jawa Barat Subahi Idris menyambut baik rencana tersebut. Dengan dibentuknya LLPT, diharapkan akan mendukung penguatan pembinaan perguruan tinggi.

Bahkan bukan hanya PTS, seluruh perguruan tinggi negeri (PTN) juga akan masuk menjadi binaan Kopertis atau LLPT. Kecuali perguruan tinggi berbadan hukum seperti ITB, Unpad, dan UPI.

"Pada prinsipnya Kopertis selama ini sudah bekerja maksimal kecuali yang memang di luar jangkauan kita. Masalahnya, anggaran kita pun minim sekali," kata dia.

Ia mencontohkan, Kopertis Wilayah IV Jabar hanya mendapat Rp5 miliar dana pembinaan mulai bina teknologi sampai penguatan dosen. Padahal ada 193 perguruan tinggi yang harus dibina dengan anggaran yang harusnya lebih besar.

Untuk itu Subahi berharap, LLPT selain otonominya sesuai dengan UU Pendidikan Tinggi juga bisa mempertimbangkan masalah anggaran pembinaan. Tujuannya, agar penguatan perguruan tinggi bisa berjalan lebih baik. (Q-1)