Dikti Nyatakan Ijazah Universitas Banyuwangi Sejak 2014 Tidak Sah Detail

Banyuwangi - Konflik berkepanjangan sejak 2014 lalu di Universitas PGRI Banyuwangi atau Universitas Banyuwangi (Uniba) menyisakan sejumlah kasus hukum. Setelah Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VII Jatim dan Kementerian Ristek, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) menyatakan, Uniba dinonaktifkan bersama 11 PTS lainnya di Jatim.

Kini Dirjen Kelembagaan Menristek Dikti memastikan jika ijazah yang dikeluarkan Uniba sejak tahun 2014 tidak sah. Mengapa? Kasus kampus yang beralamat di Kelurahan Kertosari, Banyuwangi, yang menjadi penyebab mendasar yakni Akta Notaris pembentukan PPLP PT PGRI kubu Dr Sadi.

Akta tersebut oleh Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi sejak 12 Februari 2014 dinyatakan tidak sah sebab dinilai menyalahi prosedur. Dan PN Banyuwangi menyatakan PPLP PT PGRI lama atau kepemimpinan Heru Ismadi dinyatakan sah di mata hukum sebagai penyelenggara kampus Uniba. Akibatnya seluruh produk kampus seperti kurikulum, prodi termasuk ijazah dipastikan ilegal.

"Pengurusan baru dan akta notaris baru harus ijin dan dilaporkan, kalau ijinnya gak ada, maka sudah pasti ijazahnya juga tidak sah," tegas
Dirjen Kelembagaan Menristek Dikti Prof Dr Ir Padono Suwigyo, saat melakukan kunjungan kerja di Banyuwangi, Jumat (25/9/2015).

Meski putusan 'Serta Merta atau putusan wajib dilaksanakan tanpa alasan apapun telah dikeluarkan oleh PN, pada praktiknya pihak PPLP PT PGRI kubu Dr Sadi beserta rektorat bentukannya yang dipimpin Rektor Drs Teguh Sumarno hingga kini masih menguasai struktural dan operasional kampus Uniba.

Tak hanya itu, sejak dinonaktifkan 2014 lalu kampus Uniba dilarang membuka pendaftaran mahasiswa baru (maba), namun lagi-lagi prosedur ini ditabrak. Padahal putusan PN dan prosedur, kata Padono, harus dikerjakan supaya konflik kampus tidak berkepanjangan dan merugikan hak belajar mahasiswa serta masyarakat.

"Kalau sudah ada putusan pengadilan yang dinyatakan menang seharusnya dilaksanakan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sudah pasti mengakui pihak yang punya legalitas," tegas Padono.

Dalam penyelesaian konflik kampus, kata Padono, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tidak serta merta bisa langsung memutuskan. Apalagi jika konflik tersebut telah masuk ke ranah hukum seperti yang terjadi di Uniba. Namun Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berjanji akan membantu penyelesaian yang berkaitan dengan hak hak mahasiswa.

"Dikti pasti akan membantu mahasiswa supaya ijazahnya memiliki legalitas. Tapi harus sesuai dengan prosedur yang ada," pungkasnya.
(fat/fat)

Sumber : www.detik.com